Ambilkan Kaca untuk Hukum Indonesia

Ditulis Oleh: Rizki Ramadhani (Agroteknologi 2016)

Sebelum mulai membaca artikel ini, anda tidak perlu mempersiapkan camilan atau sekedar menarik nafas panjang. Karena saya tidak akan membeberkan fakta berderet yang akan membuat ironi hukum di Indonesia semakin carut marut. Ada suatu peristiwa yang menggegerkan dunia jurnalis sekitar 2017 lalu, dan masih berlanjut hingga terakhir saya dengar di penghujung Agustus, 2018. Media internasional paling berpengaruh di Inggris, Amerika Serikat, dan tak kalah juga Singapore heboh memaparkan berita ini pada rentang awal Agustus, 2018. Tapi kebetulan saya meniliknya dari harian Jawa Pos berhubung bahasa Inggris saya hanya sebatas so-so, not so fluent.

Sebut saja Mentari, yang namanya bersinar menghiasi berbagai headline media cetak dan online sepanjang kasusnya. Mentari adalah gadis berusia 15 tahun asal Muara Bulian, Jambi yang dihamili paksa oleh kakaknya tapi kemudian dijatuhi hukuman bui karena tercyduck menggugurkan kandungannya. Mentari dihukum 6 bulan penjara dengan 3 bulan pelatihan kerja, sementara kakaknya dihukum 2 tahun penjara dengan 3 bulan pelatihan kerja. Adil sekali bukan hakim di Indonesia? Memang, semua yang menyalahi aturan harus membayar sesuai hukumnya. Termasuk ketika Mentari melakukan aborsi, padahal ialah ‘korban’ yang sesungguhnya. Disaat Mentari harusnya mendapat perlindungan atau pendampingan konseling, ia malah diburu oleh pidana. Lex specialis, gundulnya!

Silahkan anda tertawa sepuasnya dahulu sebelum loncat ke paragraf selanjutnya.

Mentari, bukanlah satu-satunya anekdot hukum Indonesia. Sepanjang 2017, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapati 116 kasus kekerasan seksual. Dan menurut Komnas Perempuan, ada 1.288 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan gadis belia yang terjadi di Indonesia. Lalu, dimana letak keadilan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara pada mereka yang menggugurkan kehamilannya akibat pemerkosaan? Saya hanya ingin husnudzon, mungkin catatan pak hakim terkait UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan lembarnya terlipat, atau bahkan sedang terkena tumpahan kopi hitam sehingga sulit terbaca.

Menjadi penegak hukum itu memang berat, Dilan saja pasti tidak akan kuat. Tentunya tidak hanya dua peraturan itu saja yang menjadi double sword peliknya permasalahan aborsi. Perlu diketahui jika syarat akses dan perizinan aborsi sangatlah rumit dan berlapis-lapis mengalahkan lapisan pada kue lapis. Namun ada juga peraturan yang menyatakan legalnya aborsi jika disertai alasan kedaruratan medis. Loh kok?

Ada lagi persoalan pelik dalam aturan di negeri ini. Aborsi ternyata, hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Tapi pada realitanya, gadis belia yang mengalami kekerasan seksual banyak yang tidak tahu jika mereka sedang hamil. Pendidikan seksual usia dini dalam lingkungan kita masih dianggap suatu hal yang tabu, terlebih bagi anak di bawah umur yang notabene buta kesehatan reproduksi. Di kasus Mentari, ia dan keluarganya tahu saat ada perubahan bentuk badan. Biasanya perubahan ini terjadi di bulan ke-4 yang tentu saja jauh dari batas dalam UU. Fakta inilah yang menjadi keputusan hakim memberikan hukuman penjara pada Mentari, dan mungkin korban-korban lainnya.

Masalah hukum di Indonesia memang seperti tarik ulur tali tambang lomba 17-an tanpa pemenang. Masalah ini tak akan berkesudahan. Pada akhirnya, persoalan tidak pernah benar-benar bisa ditangani dengan sebagaimana baiknya.

Alangkah indahnya jika pemimpin di negeri ini, berserta politikus-politikusnya bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tanpa embel-embel keagamaan dan atau konsumsi politik. Tapi agaknya, memang harus ada yang dirubah dari aturan yang sudah ada. Merubah undang-undang sudah sewajarnya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Juga uang yang besar. Untuk membelikan kaca, sejumlah mereka yang harusnya memberikan perlindungan hukum.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *